 Selama Bulan November 2010, Dua Kapal Perang Masuk Bersandar di Dermaga Rauf Rahman

Perairan laut Kabupaten Kepulauan Selayar tampak mendapat sentuhan perhatian serius aparat keamanan dan sejumlah instansi terkait lainnya. Terbukti dalam beberapa bulan terakhir, kegiatan patroli rutin mulai gencar diadakan di wilayah territorial kabupaten yang terletak di penghujung paling selatan jazirah Provinsi Sulawesi-Selatan ini.

Sebut saja diantaranya, gelar patroli rutin jajaran Polairud, sampai kepada rangkaian kegiatan patroli yang belum lama ini turut dilakukan jajaran Mabes Polri dengan menggunakan kapal perang KM. Belibis, yang selanjutnya disusul, oleh kunjungan patroli  serupa dari jajaran  TNI-AL Danlatamal wilayah VI Makassar.

Dalam bulan November 2010 ini saja, tercatat sedikitnya dua kapal perang masing-masing milik Mabes Polri dan TNI-AL  satuan Papua yang diperbantukan di Danlantamal wilayah VI Makassar masuk bersandar di dermaga Rauf Rahman Benteng Selayar.

Informasi yang berhasil dihimpun wartawan di lapangan menyebutkan, rangkaian kegiatan patroli rutin TNI-AL tersebut sengaja dilaksanakan dalam rangka meminimalisir potensi kejahatan yang dimungkinkan terjadi di perairan laut Kabupaten Kepulauan Selayar.

Baik itu yang sifatnya, kegiatatan illegal fishing, perompak, maupun tindak kejahatan penyelundupan barang-barang terlarang semisal penyelundupan bahan baku bom ikan melalui jalur laut. Selain itu, kegiatan patroli ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan transaksi jual beli bahan bakar minyak secara illegal.  Menyusul, mendadak langkanya pasokan BBM yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Selayar dalam beberapa bulan terakhir.

Hal tersebut didasarkan pada sejumlah rangkaian kegiatan penangkapan sebelumnya yang dilakukan aparat Polairud ter terhadap para pelaku tindak kejahatan di perairan laut Kabupaten Kepulauan Selayar. Misalkan saja, penangkapan terhadap KM. Elfhia yang beberapa waktu lalu tertangkap basah melakukan pengangkutan 25 ton BBM jenis solar tanpa kelengkapan dokumen resmi. Berikut, penangkapan salah satu kapal jenis KLM bermuatan kayu illegal. (*)

Legitimasi lembaga DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan sebagai wadah penyaluran aspirasi rakyat kembali menuai sorotan dan serangkaian pertanyaan dari sejumlah elemen Lembaga Swadaya Masyarakat di daerah itu.

Lahirnya kembali, pencitraan buruk terhadap lembaga DPRD ini bermula dari rencana  pemanggilan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, berikut jajaran Muspida, Dinas Perhubungan & Kominfo, serta Kontraktor Pelaksana Pelabuhan Pelni Pamatata yang dijadwalkan berlangsung pada hari, Sabtu (31/10) pagi kemarin.

Sebagaimana kesepakatan lembaga DPRD dan Tim Koalisi LSM Selayar yang sama-sama telah bersepakat guna secepat mungkin menuntaskan persoalan Pembohongan Publik yang diduga telah dilakukan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangkaian Kegiatan Peresmian Proyek Pelabuhan Pelni Pamatata, hari Selasa, (19/10) lalu di Makassar.

Bahkan sebelumnya, Pimpinan DPRD Kabupateten Kepulauan Selayar, Hasanuddin Chaer, BA telah menjanjikan untuk secepatnya mengundang Tim Koalisi LSM Selayar, bupati dan jajarannya di sela-sela Rapat Penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Pokok Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2010.

Namun  sampai diturunkannya berita ini, janji tersebut tak kunjung direalisasikan pimpinan DPRD setempat. ironisnya, sejumlah pesan singkat yang berusaha dilayangkan  Ketua Koalisi LSM Selayar kepada Pimpinan DPRD pun tak pernah mendapat tanggapan.

“Janji tinggallah menjadi sekedar janji, tanpa aplikasi”. Penggalan kalimat ini, mengalir spontan dari bibir Ketua Koalisi LSM Selayar, Arsyil Ihsan sebagai pertanda rasa kekecewaan mereka terhadap rendahnya komitmen anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang  tahunya hanya mampu menorehkan janji-janji politik tak bertepian.

Luapan kekecewaan serupa juga turut dilontarkan Ketua LSM Lingkar Hijau, Andi Fajar SE yang  menganggap hal ini sebagai sebuah presidium buruk terhadap lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seharusnya mampu menggambarkan keterwakilan suara rakyat di daratan Bumi Tanadoang, cetusnya. (fadly syarif)  

Langka tapi nyata memang, di tengah selimut duka yang merundung bangsa Indonesia, pasca meledaknya gunung merapi yang kemudian disusul dengan bencana Tsunami di Bumi Mentawai. Syahrul Yasin Limpo, yang nota bene merupakan orang nomor satu di belahan Provinsi Sulawesi-Selatan ini, malah sebaliknya larut dalam suasana pembukaan event Takabonerate Island Expedition Part 2, Seri Tahun 2010.

Dikala Presiden Republik Indonesia bersama pejabat teras negeri ini disibukkan dengan kunjungan ke lokasi bencana Mentawai dan ledakan gunung merapi. Pemerintah Provinsi Sulsel, bersama unsur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar nekat menggelar event wisata Takabonerate Island Expedition dengan menghambur-hamburkan biaya bernilai Milyaran Rupiah di tengah kondisi cuaca buruk.

Terbukti, pada hari Rabu, (27/10) siang, helikopter jenis Air Transport Services PK-EAD yang ditumpangi Gubernur Sulsel dari Makassar, harus mendarat darurat di alun-alun Tribun Lapangan Pemuda Benteng Selayar bertepatan saat hujan lebat mengguyur langit Bumi Tanadoang.

Di tempat terpisah,  saat para anggota PMI kasak-kusuk menyerahkan bantuan kepada korban bencana Mentawai dan ledakan Gunung Merapi. Ketua DPRD Sulsel, didampingi Wakil Gubernur tetap enjoy menikmati kegembiraan berwisata di Pulau Tinabo, Kecamatan Takabonerate.

Dapat dibayangkan, ketika seorang Presiden RI harus meninggalkan kongres di luar negeri karena mendengar negaranya tengah dilanda bencana yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Sementara, Gubernur Sulsel tetap melaksanakan agenda awalnya untuk membuka event Takabonerate Island Expedition tanpa sedikit pun memperlihatkan rasa solidaritasnya kepada jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Jawa Tengah yang hari itu, ikut terjun langsung menyampaikan bantuan dan memberikan dukungan moral kepada warga masyarakat korban bencana ledakan gunung merapi.

Padahal, event Takabonerate Island Expedition dinilai sama sekali tidak memberikan sentuhan berarti  terhadap kepentingan peningkatan taraf perekonomian masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Terlebih lagi, gaung dari kegiatan bertaraf Internasional yang dipusatkan di Pulau Rajuni, Kecamatan Takabonerate tersebut tak sedikitpun dirasakan manfaat dan faedahya oleh masyarakat Bumi Tanadoang.

Demikian petikan pernyataan yang dilontarkan Koordinator Forjubi wilayah Indonesia Timur, Ir. Supardi Idris, sosok pekerja journalis, yang mengaku sangat dekat dengan pribadi SYL semasa Pilgub lalu.

Bahkan, pihaknya turut menyesalkan tindakan gubernur idolanya yang lebih memilih, menikmati suguhan wisata pantai Takabonerate di saat sebahagian rakyat negeri ini tenggelam dalam suasana sedih dan duka  berkepanjangan akibat bencana Tsunami Mentawai dan ledakan gunung merapi.(fadly syarif)

 

 

 

 

Setelah melakukan serangkaian kegiatan investigasi disertai pengumpulan informasi terkait sinyalemen terjadinya kerugian negara di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar sejak dari tahun 2002-2009. Tim khusus, bentukan Forum Peduli Selayar yang bertugas melakukan penanganan dan pemantauan kinerja wakil rakyat, belum lama ini resmi melayangkan surat permintaan bantuan penyidikan kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia Resort Kepulauan Selayar untuk melakukan penyelidikan terhadap indikasi kerugian negara yang timbul dari penggunaan anggaran belanja rutin Sekretaiat DPRD setempat. Meski total kerugian negara yang timbul dari penggunaan anggaran belanja rutin DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar ini, belum dapat diperhitungkan secara detail. Namun Ketua FPS, Arsyil Ihsan menaksirkan jumlahnya mencapai kisaran 5 Milyar Rupiah. Terkait hal ini, Arsyil juga sangat menyesalkan sulitnya melakukan upaya klarisifikasi kepada Sekretaris DPRD selaku orang yang paling bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran rutin di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Terlebih lagi, bila materi klarisifikasi yang akan disampaikan sifatnya rada-rada miring. Kendati fenomena tersebut, diakuinya sudah menjadi rahasia umum di tengah-tengah masyarakat bumi penghasil jeruk manis itu. Lembaga FPS kembali dibenturkan pada persoalan serupa, tatkala mereka berusaha menemui sejumlah anggota DPRD periode 2004-2009 untuk mempertanyakan sinyalemen terjadinya kerugian negara sesuai yang digariskan UU tindak pidana korupsi. Sayang sekali, karena materi pertanyaan anggota FPS selalu dimentahkan dengan jawaban singkat bersifat politis dari para anggota DPRD yang terkesan ingin berlepas tangan dengan mengatakan, “Persoalan penggunaan anggaran, bukan urusan kami, silahkan pertanyakan langsung ke Sekretariat DPRD”, ujar Arsyil menirukan penuturan sejumlah anggota legislator daerah berjuluk Bumi Tanadoang itu. Menyadari fakta keterbatasan ruang lingkup Forum Peduli Selayar, sebagai lembaga swadaya masyarakat yang lahir murni dalam rangka mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. Ketua FPS pun memutuskan, untuk melayangkan surat permohonan bantuan penyelidikan kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia Resort Kepulauan Selayar. Setidaknya, tingkat kesulitan yang sebelumnya sempat dialami lembaga FPS, tidak lagi menjadi kendala berarti di kalangan aparat Kepolisian dengan mendasari besarnya kewenangan penyidik sesuai ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang : Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia. Usai menyerahkan secara resmi draft dokumen penggunaan anggaran belanja rutin di lingkungan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar terhitung sejak tahun 2002-2009, yang disinyalir menjadi pemicu terjadinya kerugian negara senilai 5 Milyar Rupiah tersebut. Dihadapan Kapolres Kepulauan Selayar, AKBP. Noor Subhan, Ketua FPS menitipkan amanah “kiranya, aparat kepolisian dapat segera melakukan langkah penyelidikan sembari memanjatkan doa kepada Allah SWT agar, pihak penyidik betul-betul menelaah dan meneliti secara detail pertanggung jawaban administrasi yang disodorkan pihak Sekretariat DPRD selaku pengguna anggaran. FPS tidak menginginkan, aparat kepolisian terkecoh oleh rapinya format pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud di atas. (fadly syarif) Daftar Dugaan Kerugian Negara Sejak Tahun 2002-2009 Di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Data Forum Peduli Selayar (FPS) 1. Dugaan kerugian Negara pada pelaksanaan Pembangunan Mushallah Kantor DPRD Selayar di sebelah utara bangunan kantor lama. Indikasi kerugian negara pada awal perencanaan yang terkesan menggelembungkan anggaran pembiayaan proyek. 2. Telaah pertama, diawali dari perbandingan ukuran luas bangunan dan besarnya biaya yang di keluarkan. Telaah kedua, material sekunder seperti tegel dan mar-mar di duga kuat menyalahi bestek dan menyebabkan terjadinya mark up dalam pembelian kedua material. 3. Biaya pengecatan serta alat kelengkapan rumah ibadah sangat kuat dugaan terjadi mark up yang mengarah pada perbuatan pertanggungjawaban fiktif pada item pencairan dana proyek ini oleh kontraktor. Selain itu, diduga telah terjadi pembuatan pertanggungjawaban fiktif dalam proses pembangunan Mushallah dengan munculnya anggaran lanjutan pembangunannya pada APBD Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2003. 4. Telaah ke empat, kerugian negara diindikasikan terjadi pada anggaran pemeliharaan setiap tahun yang juga turut disertai oleh proses pembuatan pertanggungjawaban fiktif. 5. Dugaan kerugian negara pada proyek pengadaan sound sistem ruang rapat DPRD Selayar yang sumber anggarannya dari APBD Selayar tahun 2002-2004. Telaah informasi, bahwa dalam proses pembelian perlengkapan ruangan sidang anggota dewan lagi-lagi diduga telah terjadi mark up anggaran yang bahkan telah mengawali proses penyidikan oleh pihak berwajib. 6. Dugaan kerugian negara pada penyimpangan penggunaan anggaran pembelian baju dinas anggota DPRD Selayar periode 2002-2004 sampai 2009 yang mengandung unsur mark up harga dalam proses pelaksanaan kegiatannya. Telaah informasi, bahwa telah terjadi pertanggungjawaban fiktif pada proses pertanggung jawaban penggunaan anggaran kegiatan. 7. Dugaan kerugian negara pada penggunaan anggaran biaya perjalanan dinas ketua dan wakil ketua, serta alat kelengkapan dewan DPRD Selayar periode 2002-2004 sampai2009. Telaah argumentasi dan informasi, bahwa pertanggungjawaban penggunaan anggaran item ini, kuat dugaan fiktif belaka. 8. Dugaan kerugian negara pada pos anggaran pembuatan buku dan pencetakan sejumlah kegiatan profil Dewan tahun 2002/2004/2009. Telaah informasi bahwa telah terjadi mark up dan pertanggungjawaban fiktif dalam penggunaan anggaran kegiatan ini. 9. Dugaan kerugian negara pada penggunaan anggaran pembayaran Tunjangan perumahan ketua dan wakil ketua DPRD Selayar periode 2002/2004-2009, diindikasikan telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan pelaksanaannya yang menyimpang dari aturan yang berlaku. Bila dalam proses administrasi terlaksana, maka kuat dugaan telah terjadi pertanggungjawaban fiktif. 10. Dugaan kerugian negara pada proses pengadaan mobil sekretariat DPRD Selayar yang anggarannya bersumber dari APBD Selayar TA.2002/2003 berupa mobil mopen merk Suzuki Carri 1.5. telaah informasi bahwa mobil tersebut telah mendapat dem namun diduga kuat telah terjadi pertanggungjawaban fiktif dalam proses pelaksanaannya. 11. Dugaan kerugian negara pada proses pembelian mobil dinas ketua dan wakil ketua serta alat kelengkapan dewan DPRD Selayar yang terlaksana pada tahun 2002, 2003, 2004, 2005 diduga keras terjadi penyimpangan dan mark up. Telaah informasi, bahwa sebagian dari mobil yang dibeli dari anggaran daerah ini, telah di DEM.namun terjadi kesalahan dalam proses DEM mengingat waktu pemakaian dan masa tugas pengguna yang memiliki mobil tersebut tidak diatur dalam aturan perundang undangan yang berlaku, sehingga diduga keras telah terjadi pertanggungjawaban fiktif dalam pelaksanaannya . 12. Dugaan kerugian negara pada kegiatan penerbitan tabloid DPRD Selayar pada tahun 2002/2003,2004. Diduga memanfaatkan pertanggungjawaban fiktif. Telaah informasi, bahwa periode dan masa penerbitan tidak terlaksana sesuai kontrak antara pihak ketiga dan Sekretariat DPRD Selayar. 13. Dugaan kerugian negara akibat belum terealisasinya proses pengembalian tunjangan komunikasi intensif anggota DPRD Selayar periode 2004-2009. Telaah informasi, bahwa proses pengembaliannya berakhir pada bulan agustus tahun 2008 atau selambat lambatnya pada akhir tahun berjalan. 14. Dugaan kerugian negara pengelolaan anggaran tunjangan ketua dan wakil ketua DPRD Selayar perioede 2004-2009 yang diduga terjadi penyimpangan. Telaah informasi,bahwa telah terjadi pertanggungjawaban fiktif dalam proses pengembalian kelebihan dan kekurangannya. 15. Dugaan kerugian negara pada pembelian mobil dinas ketua DPRD Selayar tahun 2009. Telaah informasi bahwa telah terjadi mark up dan kesalahan tehnis juknis dan perencanaan proyek ini, dimana diduga keras telah terjadi proses administrasi fiktif. Selayar, 3 Februari 2010 FORUM PEDULI SELAYAR Arsil Ihsan Ketua Catatan : bila sewaktu-waktu terjadi kesalahan penulisan maka akan diadakan perbaikan seperlunya & jika terjadi ketidak fahaman mohon perhatiannya untuk meminta konfirmasi resmi ke pihak FPS. Data ini di keluarkan untuk kebutuhan investigasi dan pengembangan upaya hukum.

Program pembangunan drainase di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan selama ini dinilai tidak sesuai kaidah pembangunan berkelanjutan. Disamping juga,  tidak komprehensif dan menyeluruh. Dikarenakan pola pelaksanaan proyek di lapangan yang tersegmen.

Idealnya, pembangunan drainase dimulai dari muara dan bukan berdasarkan aspirasi masyarakat, seperti yang terjadi selama ini. Selain juga, dibutuhkan adanya master plan pembangunan drainase yang menyeluruh untuk wilayah Kota Benteng dan sekitarnya. Sebab, pembangunan baru bisa berjalan normal, bila semuanya didasarkan pada master plan yang telah tersusun secara sistematis dan berkelanjutan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Ir. H. Romlah saat dikonfirmasi wartawan hari Sabtu, (30/10) siang via telefon selularnya, terkait dengan mandegnya aliran drainase di dalam kawasan Kota Benteng selama berlangsungnya musim hujan tahun 2010 ini.

Dikatakannya, persoalan penyumbatan drainase juga tidak luput dari kesalahan warga masyarakat yang seenaknya melakukan kegiatan penutupan drainase dengan menggunakan plat beton dan membuang sampah ke drainase.  Sehingga, potensi penyumbatan aliran air pun semakin berpeluang terjadi.

Hal lain yang cukup dirasakan menjadi kendala di kalangan pemerintah kabupaten adalah, banyaknya warga masyarakat yang enggan mengorbankan kelebihan tanah di depan pekarangan rumah mereka untuk dijadikan sebagai penampang drainase.

Persoalannya kemudian adalah masyarakat sudah terlanjur melakukan aktivitas pembangunan rumah di sana-sini. Akibatnya, air semakin sulit untuk dialirkan karena tidak seimbangya kapasitas penampang drainase dengan debit air yang akan mengalir.

Romlah mengibaratkan, debit air yang akan dialirkan sebanyak sepuluh liter, sementara penampangnya hanya lima liter. Sehingga, luapan genangan air hujan tak pernah lepas mewarnai ruas-ruas jalan di dalam Kota Benteng. Apatah lagi, kondisi geografis wilayahnya yang berada di kawasan dataran rendah.

Kendati, sulit untuk membebaskan kota Benteng dari persoalan genangan air, pada saat tibanya musim penghujan. Namun, dinas pekerjaan umum setempat  tetap berharap agar genangan seperti ini tidak berlangsung terlalu lama.

Pasalnya, solusi terakhir yang mampu membebaskan rakyat Kepulauan Selayar dari persoalan rendaman air hujan hanya dengan jalan meminta kepada Tuhan untuk tidak lagi menurunkan hujan, tandas Romlah.

Romlah juga meminta kesadaran masyarakat untuk senantiasa menjaga kelestarian kebersihan drainase di sekitar lingkungan rumah mereka masing-masing dan jangan selalu mengharapkan Dinas Kebersihan untuk turun melakukan pembersihan.

“Masyarakat hendaknya sadar melakukan kerja bakti dan gotong royong dalam rangka menciptakan lingkungan pemukiman yang sehat dan bebas sampah.”

Pada kesempatan yang sama, dengan tegas Romlah juga membantah tudingan miring mengenai kesan pemborosan anggaran dan gagalnya perencanaan pembangunan drainase di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rentang waktu lima tahun terakhir.

Dikatakannya, “Tidak satupun perencanaan yang gagal. Hanya penerapannya saja yang belum optimal dan kurang mengenai sasaran”. Terkait dengan tudingan tidak dilibatkannya tenaga tekhnis di bidang pembangunan drainase pada penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Ir. Romlah lagi-lagi  membantah pernyataan tersebut.

Masyarakat Jakarta saja, tidak pernah protes bila terjadi genangan air. Padahal, mereka hampir tiap tahun terendam banjir. Tapi itulah, perbedaan masyarakat Selayar yang tidak tersegmen dengan penduduk kota lain di tanah air. Terakhir, menyangkut jalan berlubang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum menandaskan, “hal itu tidak memiliki kaitan dengan rendaman genangan air hujan yang diakibatkan oleh tingginya curah hujan dalam tiga hari terakhir”.

Bukan jalan namanya, kalau tidak pernah berlubang. Sebab, jalan berlubang sangat dipengaruhi oleh beratnya beban kendaraan yang hampir setiap saat lalu lalang, kilahnya.(fadly syarif)

 

Arsyil Ihsan : Nyatakan Dukungan Terhadap Pemberantasan Tipikor

Mengawali penugasan barunya sebagai Kapolres Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, AKBP. Setiadi didampingi Kasat Reskrim, IPDA. M. Asfah Husain dan Kasat Intel Polres Selayar, IPTU. Abd. Azis, hari Jumat. (29/10) sore berkenan melakukan kegiatan kunjungan silaturahmi ke studio Radio Contrend FM di lingkar Jl. Muh. Krg Bonto No. 20 Benteng,  sebagai salah satu wujud komitmen kerjasama Polri dengan pekerja kuli tinta di daerah itu.

Dalam kunjungan silaturahminya, Kapolres diterima langsung Pimpinan dan segenap All Crew Radio Contrend FM bertempat di ruang redaksi Media Contrend Indonesia. Dihadapan Pimpinan dan Crew Radio Contrend FM, Setiadi menitipkan harapan besarnya untuk dapat menjalin kerjasama yang baik, antara pihak managemen radio Contrend FM melalui pelaksanaan siaran interaktif Polisi dengan masyarakat yang dikemas dalam paket acara  “Polisi Menyapa”.

Selain itu, Setiadi juga berharap banyak, agar kalangan pekerja Journalis Lokal Kabupaten Kepulauan Selayar dapat berperan aktif melaporkan setiap bentuk tindak pidana pelanggaran hukum.  Khususnya, yang berkaitan dengan pelanggaran tindak pidana korupsi.

Menandai komitmen kerjasama hari itu, Setiadi menandaskan, rencana pihaknya untuk segera menciptakan layanan pengaduan masyarakat via jejaring sosial (facebook dan Twitter) yang sifatnya tidak terlalu formal. Sehingga dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak lagi merasa segan untuk menyampaikan pengaduan dan uneg-uneg yang bersentuhan langsung dengan masalah hukum.

Kritikan pedas, sampai laporan berbentuk hujatan  dari masyarakat, merupakan sebuah hal yang sangat lumrah bersamaan dengan dihembuskannya  kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas.

Kendati demikian, sebagai pengayom masyarakat Polisi dituntut untuk tetap mampu menyampaikan jawaban secara diplomatis guna memberikan kepuasan kepada setiap penanya, ataupun bagi mereka yang sekedar ingin memberikan sumbangsih saran terhadap upaya peningkatan kinerja jajaran aparat kepolisian.

“Bagi warga masyarakat siapapun, yang melihat terjadinya unsur kejahatan di dalam wilayah hukum Polres Kepulauan Selayar,  kiranya segera melayangkan laporan melalui sms  maupun layanan telfon di nomor : 081 343 849 896 atau mengirimkan  laporan tertulis via email : setiadi_sidney@yahoo.com

Terakhir, pria berpangkat AKBP ini juga berjanji untuk segera merampungkan ruangan Media Centre di lingkungan Polres Kepulauan Selayar lengkap dengan layanan hotspot gratis bagi para pekerja journalis lokal di daerah itu. Walaupun, waktu pemanfaatannya tetap dijadwal.

Sementara itu, menanggapi komitmen pemberantasan kasus tindak pidana korupsi oleh Kapolres Kabupaten Kepulauan Selayar yang baru, Pimpinan Radio Contrend FM yang sekaligus merupakan Ketua Forum Peduli Selayar, Arsyil Ihsan secara tegas mengungkapkan, pihaknya  siap memberikan dukungan penuh kepada Kapolres dalam melakukan pemberantasan kasus tindak pidana korupsi di daratan Kepulauan Selayar.

Pada kesempatan itu, Ketua  Forum Peduli Selayar ini kembali menyampaikan pesan moral kepada jajaran aparat hukum di wilayah Kepulauan Selayar, agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, “polisi, kejaksaan, maupun pengadilan, diharapkan dapat membedakan “hitam dan putih”.

Hari ini,  mewakili suara Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Wil. IV Makassar (GNPK-Sulsel), Kami berharap, aparat hukum “Jangan Pernah Membiarkan Koruptor Memimpin Selayar”, tandas Arsyil Ihsan saat menerima kunjungan Kapolres Kepulauan Selayar di ruang redaksi Media Contrend Indonesia hari Jumat (29/10) sore kemarin.

Selain itu, “Dalam waktu dekat,  managemen Radio Contrend FM akan menyiapkan waktu, sekali sepekan untuk menfasilitasi pelaksanaan paket acara Talk Show antara Kapolres dengan masyarakat. Sama halnya, dengan paket acara yang sempat dilaksanakan pada era kepemimpinan AKBP. Noor Subchan”.   (fadly syarif)

 

Sejumlah titik ruas jalan di dalam kawasan kota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulsel, kembali terendam genangan air hujan dalam tiga hari terakhir. Sepertihalnya yang terlihat, di ruas jalan Pelabuhan Dermaga Rauf Rahman.

Kondisi serupa juga terlihat di ruas jalan Panggilian dan jalur menuju rumah sakit umum Kabupaten Kepulauan Selayar. Bahkan, akibat derasnya curah yang melanda  daerah ini, beberapa titik jalan poros di dalam wilayah kota Benteng terpantau mulai berlubang.

Sebut saja diantaranya, jalan poros Sultan Hasanuddin dan Kelurahan Putabangung, Kecamatan Bontoharu.  Dimana, kondisi ini kuat dugaan dipicu oleh tidak berfungsi optimalnya drainase di seputaran Kota Benteng. Akibatnya, sejumlah titik pemukiman wargapun harus ikut terendam genangan air hujan.

Menanggapi kondisi ini, Ketua FPS, Arsyil Ihsan menyarankan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar bisa menciptakan lahirnya suasana kota teduh bebas banjir, dengan mengatap kawasan kota Benteng. Karena pihaknya menilai, selama kurun waktu lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar gagal memprogramkan pembangunan drainase yang hanya dijadkan kambing hitam dalam persoalan banjir ataupun rendaman genangan air hujan.

Arsyil menandaskan, proyek pembangunan drainase tidak lebih dari sekedar kegiatan pemborosan anggaran yang ujung-ujungnya memicu percepatan kerusakan jalan.  Gitu aja kok repot, seharusnya,  Mbok yah, pemerintah kabupaten harusnya, melibatkan tenaga ahli yang menguasai teknis pembangunan drainase agar kondisi ini tidak terus terulang, tegasnya.

Pernyataan berbeda diungkapkan Koordinator Forum Journalis Bahari (Forjubi) Wilayah Indonesia Timur, Ir. Supardi yang menyesalkan tidak lagi difungsikannya bangunan drainase peninggalan Pemerintah Belanda. Menurutnya, kota Benteng baru akan bisa terbebas dari genangan air, hujan bila Pemkab Kepulauan Selayar,  mengadopsi rencana pembangunan drainase yang diterapkan Pemerintah Amsterdam sebagai negara percontohan di bidang pengaliran air, tegas pria yang akrab disapa Itto ini. (fadly syarif)